(OPINI) ASN MENGIKUTI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TA 2025

Salam GGCG (Good Governance and Clean Government) buat rekan-rekan Aparatur Sipil Negara dimanapun berada...

Pada Tahun Anggaran 2025 ini, Presiden RI mengedarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Kalau mencari cara menyikapi hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh ASN (chatgpt), yaitu:

Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia perlu mengambil beberapa langkah strategis agar dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan efektif. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh ASN dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran:

1. Memahami Kebijakan secara Mendalam
   ASN perlu memahami dengan baik isi dari kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang alokasi anggaran yang dipangkas dan tujuan dari kebijakan tersebut, apakah itu untuk efisiensi pengeluaran, perbaikan sistem pengelolaan anggaran, atau hal lainnya.

2. Melakukan Penghematan Anggaran yang Bijak
   Dalam rangka efisiensi anggaran, ASN harus mengidentifikasi area-area yang memungkinkan untuk dilakukan penghematan tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Misalnya, penghematan dalam hal perjalanan dinas, pengurangan pengadaan barang yang tidak mendesak, atau penggunaan teknologi yang lebih efisien.

3. Mengutamakan Prioritas Program yang Berdampak Langsung pada Publik
   ASN harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia tetap digunakan untuk program-program prioritas yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ini bisa meliputi bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau sektor-sektor lain yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

4. Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya
   Untuk tetap memberikan layanan terbaik meskipun ada pengurangan anggaran, ASN harus mendorong inovasi dalam penggunaan sumber daya. Ini bisa termasuk penggunaan teknologi informasi untuk efisiensi kerja, pengembangan sistem digital yang mempercepat pelayanan, atau pemanfaatan potensi sumber daya manusia secara maksimal.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran
   ASN perlu menjaga transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan memastikan bahwa setiap keputusan dalam penghematan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang diterapkan.

6. Komunikasi yang Efektif dengan Stakeholder
   ASN harus menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat, mitra kerja, dan lembaga terkait mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

7. Peningkatan Kinerja dan Produktivitas
   Dengan adanya pengurangan anggaran, ASN harus lebih kreatif dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas, baik di tingkat individu maupun organisasi. Misalnya, meningkatkan efisiensi waktu kerja atau meningkatkan kualitas output tanpa bergantung pada anggaran yang lebih besar.

Secara keseluruhan, ASN diharapkan dapat menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dengan bijak, memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik, dan tetap mendukung tujuan pemerintahan dalam menjaga kesejahteraan rakyat.

Kalau mencari cara menyikapi hal ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Auditor Intern Pemerintah (chatgpt), yaitu:

Auditor Intern Pemerintah (AIP) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menyikapi kebijakan ini, AIP perlu melakukan beberapa langkah strategis untuk menjaga efektivitas penggunaan anggaran publik dan memastikan tidak ada penyalahgunaan atau pemborosan sumber daya negara. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan oleh Auditor Intern Pemerintah dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran:

1. Memahami Kebijakan Efisiensi Anggaran dengan Seksama

Auditor harus terlebih dahulu memahami kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden, termasuk prinsip dan sasaran dari kebijakan tersebut. Hal ini akan mempermudah dalam melakukan audit yang sesuai dengan konteks dan tujuan kebijakan yang dimaksud.

2. Melakukan Audit Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

Salah satu tugas utama AIP adalah melakukan audit terhadap penggunaan anggaran, baik yang telah terealisasi maupun yang masih dalam perencanaan. Auditor perlu menilai apakah penggunaan anggaran sudah efisien (menghasilkan hasil maksimal dengan biaya minimal) dan efektif (dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan).

• Audit Efisiensi: Memastikan bahwa setiap unit atau instansi pemerintah menggunakan anggaran dengan cara yang paling hemat, tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas layanan publik.
• Audit Efektivitas: Menilai apakah program atau kegiatan yang didanai oleh anggaran benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

3. Menganalisis Potensi Penghematan dan Pemborosan

Auditor harus mengidentifikasi potensi penghematan yang dapat dilakukan tanpa merugikan program-program strategis yang berhubungan dengan kepentingan publik. Begitu juga, mereka perlu mendeteksi adanya pemborosan atau penggunaan anggaran yang tidak tepat guna, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

4. Melakukan Penilaian atas Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran

Auditor juga harus memeriksa sistem pengelolaan dan pengendalian anggaran yang ada di setiap unit pemerintah untuk memastikan bahwa alokasi dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi. Ini termasuk memeriksa prosedur pengadaan barang dan jasa, pengeluaran yang tidak terduga, dan penggunaan anggaran dalam kegiatan rutin.

5. Memberikan Rekomendasi Perbaikan

Auditor Intern Pemerintah harus aktif memberikan rekomendasi perbaikan terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran, terutama jika ada temuan yang menunjukkan ketidakefisienan atau adanya penyalahgunaan anggaran. Rekomendasi ini harus konstruktif dan bertujuan untuk meningkatkan sistem manajemen anggaran ke depannya.

6. Memantau Implementasi Tindak Lanjut

Setelah memberikan rekomendasi, AIP harus memantau apakah instansi yang diaudit telah mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi yang diberikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran benar-benar diterapkan dengan baik.

7. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Auditor juga berperan dalam memastikan bahwa setiap langkah penghematan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini berarti bahwa proses pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun lembaga terkait lainnya.

8. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam Proses Audit

Teknologi informasi dapat membantu auditor dalam melakukan audit anggaran secara lebih efisien dan cepat. Dengan menggunakan sistem audit berbasis teknologi, AIP dapat memproses data anggaran dengan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih akurat.

9. Memberikan Edukasi dan Sosialisasi

Selain melakukan audit, AIP juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada aparatur pemerintah lainnya mengenai pentingnya efisiensi anggaran. Hal ini akan meningkatkan kesadaran di seluruh jajaran pemerintahan tentang pentingnya penggunaan anggaran yang tepat guna dan tidak berlebihan.

10. Berperan Aktif dalam Proses Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Auditor perlu terlibat dalam proses evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan setelah kebijakan efisiensi anggaran diterapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai dampak kebijakan terhadap kinerja dan penggunaan anggaran, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Auditor Intern Pemerintah harus menyikapi kebijakan efisiensi anggaran dengan mendalam dan profesional, dengan memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan penghematan dan penggunaan anggaran yang lebih baik. Melalui audit yang objektif, transparan, dan berbasis data, AIP dapat membantu pemerintah dalam mencapai efisiensi anggaran yang maksimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Saya sangat setuju atas opini dari chatgpt diatas. Prioritas pertama yang perlu diperhatikan adalah EFISIENSI TANPA MENGURANGI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. Saya berharap agar Para ASN terutama yang terlibat langsung dengan pelayanan publik, seperti Perijinan dan rekomendasi, agar senantiasa tetap bekerja dengan optimal dan menggunakan TIK sehingga tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.

Selaku Auditor Intern Pemerintah, saya juga bekerja optimal dengan menggunakan Zoom Meeting dan menggunakan kebijakan WFA (Work From Anywhere) sekali seminggu agar menghemat biaya listrik dan pemeliharaan kantor. Kebijakan pimpinan kantorku yang mewajibkan hadir setiap senin pagi dan jumat pagi di kantor, juga harus didukung dan digunakan kesempatan ini seoptimal mungkin untuk meminta arahan secara langsung dari pimpinan.

Beberapa dokumentasi dibawah ini sebagai bukti pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal melalui Zoom Meeting:

Harapan saya agar kebijakan efisiensi anggaran ini dapat dievaluasi juga secara berkala sehingga dapat memastikan bahwa  pelayanan publik tidak terdampak, yang mengakibatkan berkurangnya kualitas pelayanan publik.

(OPINI) USULAN PERUBAHAN DARI, OLEH, UNTUK ITJEN KESDM

 SALAM GGCG (GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT)

Reformasi Birokrasi Kementerian ESDM telah meningkat secara bertahap (konsisten naik) sejak tahun 2015 s.d. 2023 sesuai gambar dibawah ini:

Namun, Tunjangan Kinerja KESDM belum ada peningkatan sejak tahun 2018 sampai Maret 2024 ini (sudah mau 6 tahun). Meskipun KESDM lebih sering memperoleh opini WTP dari BPK RI, Penghargaan dari KPK RI terkait penyampaian LHKPN 100%, dan beberapa penghargaan lainnya terkait Pengelolaan BMN, Pengelolaan Kepegawaian, dll. Kapan nih Tukin KESDM naik?

Tulisan iseng malam hari ini untuk mengisi waktu saja. Saya dapat informasi bahwa beberapa waktu yang lalu beberapa teman yang masih auditor muda diminta menyusun makalah terkait Perubahan Itjen KESDM sebagai bagian dari asesmen uji kompetensi menjadi auditor madya. Jadi, malam ini saya iseng aja apa-apa saja yang perlu diubah dari Itjen KESDM?

1. Peningkatan Disiplin kehadiran masuk kantor dan menghadiri rapat.

Irjen KESDM saat ini sangat menekankan disiplin khususnya pada saat arahan senin pagi. 

2. Penugasan Prioritas Pertama untuk Pendampingan Auditi saat ada Audit Eksternal KESDM (BPK RI, BPKP, Itjen Kemenkeu dan/atau Aparat Penegak Hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian). seyogianya seluruh auditor ditugaskan menjadi PIC/LO BPK RI sehingga seluruh data dari Auditi dapat direviu dahulu oleh Auditor Itjen KESDM sebelum diserahkan kepada BPK RI.

3. Penugasan Prioritas Kedua untuk Penyelesaian TLHP BPK RI dengan mendorong Auditi untuk menyampaikan Progres TLHP BPK RI khususnya TGR lalu selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Auditor sebelum di-upload dalam SIPTL BPK RI, jika tidak maka dapat dilaporkan kepada APH (Aparat Penegak Hukum). Itjen KESDM seyogianya dapat menjadi penghubung Auditi dengan BPK RI dengan mengadakan FGD atau Rakor TLHP BPK RI setiap triwulan atau semester sehingga saldo temuan BPK RI dapat senantiasa berkurang.

4. Penugasan Prioritas Ketiga untuk Penyelesaian TLHP Itjen KESDM dengan mendorong Auditi untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Auditor dalam LHP. Seyogianya setiap LHP baru Itjen KESDM wajib mencantumkan saldo temuan tahun sebelumnya yang belum selesai. Itjen KESDM senantiasa mengadakan FGD atau Rakor TLHP Itjen KESDM setiap triwulan atau semester sehingga saldo temuan Itjen KESDM senantiasa berkurang.

5. Perlunya segera mengkonsepkan dan memonitor KepMen ESDM terkait Pedoman Manajemen Risiko di lingkungan KESDM. Sesuai Perpres 39/2023 maka K/L wajib segera menyusun regulasi terkait Manajemen Risiko maksimal 3 tahun sejak Perpres 39/2023 diundangkan, yaitu tahun 2026.

6. Dan Lain-Lain.

(OPINI) KEBERSAMAAN KELUARGAKU TAHUN 2024

 Puji Tuhan...Haleluya...

Pada tahun 2024 ini keluarga kecilku sudah lengkap dengan 1 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati tumbuh kembangnya dengan baik dan telah menyediakan masa depan yang cerah buat kedua anakku serta mencukupkan kebutuhannya. AMIN.

Pada awal Desember 2023 s.d. awal Maret 2024, keluarga kecilku dibantu oleh Asisten Rumah Tangga karena isteri-ku terlalu capek dan tidak kuat sendirian mengurus anak, suami dan rumah sendirian. Puji Tuhan, kami belajar untuk bekerja bersama Asisten Rumah Tangga sampai beliau balik ke SumSel.

Awal Tahun 2024 ini saya tidak banyak membawa keluarga kecilku refreshing atau liburan karena anak keduaku masih sangat kecil. Terpenting bagi kami saat ini anakku harus Full di-Vaksin sesuai anjuran pemerintah dalam buku Pink KIA (Kartu Ibu dan Anak). Paling Prioritas adalah membawa keluarga kecilku ibadah setiap minggu ke gereja karena sumber dari kesehatan, rejeki adalah hanya dari Tuhan. saya juga sudah penyerahan anak keduaku ke gereja.

Berikut ini dokumentasi kebersamaan keluarga kecilku tahun 2024:

Semoga sepanjang tahun 2024 ini, keluarga kecilku diberkati Tuhan dengan Kesehatan dan Rejeki yang cukup. AMIN.

Puji Tuhan...Anakku Nael masih dianugerahkan Tuhan menjadi Juara

Puji Tuhan...Haleluya....

Tahun 2024 ini refreshing keluargaku sebagian besar ke Bogor saja.

Kedua anakku bertumbuh kembang dengan baik.

Semua karena Kebaikan Tuhan Yesus.

(OPINI) PENUGASAN KEDINASANKU TAHUN 2024

 Salam GGCG (Good Governance and Clean Government)

Pada tahun 2024 ini saya masih dipercayakan sebagai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor IV.1 di Inspektorat IV Itjen KESDM. Saya masih ditugaskan sebagai Pengendali Teknis dalam Penugasan Kedinasan dalam penugasan Assurance atau Consulting yang berbasis Surat Perintah sesuai dengan Audit Plan/Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atau sekarang dinamakan RPT (Rencana Pengawasan Tahunan).

Bulan Januari dan Februari 2024, saya masih sering ditugaskan disekitar Jabodetabek dan menyelesaikan penugasan rutin yang mandatori seperti Reviu Sistem Pengendalian Intern, Evaluasi AKIP, Reviu Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2024 berupa Buka Blokir Anggaran, Top Up Anggaran, dan Pergeseran Anggaran, Reviu atas Usulan Perubahan RKBMN TA 2024, dan Survei Pendahuluan Audit Kinerja.  Ada juga penugasan untuk cek fisik Jargas di Sumatera Selatan, yaitu dapat dilihat pada link berikut ini Kunjungan Irat 4 ke OKU SumSel 

Karena saat ini semuanya serba at-cost, maka setiap senin pasti akan direpotkan tempelkan struk pertanggungjawaban perjalanan dinas setelah mendengarkan arahan pimpinan setiap senin pagi. Sesuai arahan Irjen KESDM, setiap senin pagi seluruh pegawai Itjen KESDM wajib ikut Temu Pagi untuk mendengarkan arahan Pimpinan dan mengikuti Senam setiap Jumat pagi.

Hal yang perlu saya pertimbangkan dalam penugasan kedinasanku awal tahun 2024 ini, diantaranya adalah:

1. Reviu SPI itu idealnya lebih lama masa pelaksanaannya dan lebih detail membahas risiko dan pengendalian auditi dalam risk register sehingga kelak dapat dimitigasi seluruh risiko signifikan yang berdampak negatif atas pencapaian tujuan organisasi. Reviu SPI tidak lagi membahas format Risk Register atau asistensi penyusunan risk register atau asistensi penginputan dalam aplikasi ATM atau e-pengawasan itjen kesdm. 
2. Reviu Buka Blokir Anggaran itu seharusnya memang dibatasi masa pengajuan permohonan reviu buka blokir dari auditi maksimal Februari 2024 agar anggaran dapat segera direalisasikan sesuai renkas atau RPD auditi.
3. Target Nilai Evaluasi AKIP sebaiknya ditetapkan lebih realistis dan tidak terlalu optimis karena fakta dilapangan ada gap signifikan antara nilai Evaluasi AKIP KESDM yang dinilai KemenPANRB dengan nilai evaluasi AKIP Eselon I di lingkungan KESDM yang dinilai Itjen KESDM.

Untuk penugasanku keluar kota dengan pesawat awal tahun 2024 ini ke Sumatera Selatan, dalam rangka mendampingi Inspektur IV dalam uji petik evaluasi Konkit Petani TA 2023 di kab. OKU Timur dan persiapan pendataan Konkit Petani TA 2024 di Kab. OKU. Hal ini dapat dilihat dalam link berita dibawah ini: Kunjungan Irat 4 ke OKU SumSel

Pada akhir Januari 2024, saya dkk Pegawai Irat 4 diajak bersepeda sehat oleh Inspektur 4 di Yogya. Semoga bisa senantiasa sehat dalam menjalankan penugasan kedinasan tahun 2024 ini.

Kemudian ada perubahan pimpinanku yaitu Inspektur IV karena pejabat lama naik promosi menjadi Staf Ahli Menteri. Sembari menunggu pimpinan baru, Inspektorat IV dipimpin oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt), yaitu Inspektur III. Saya dan rekan-rekan auditor Inspektorat IV diminta untuk menyusun Kanban Board dan lebih Proof-Read dalam menyusun Laporan hasil Pengawasan.

Selanjutnya Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Inspektur IV dilakukan Seleksi Terbuka atau Lelang Jabatan. Saya coba ikut karena sudah memenuhi persyaratan administrasi, namun saya gagal. Pimpinan kami yang baru dilantik pada 12 Juli 2024 adalah Ahmad Syauqi, Mantan Auditor Madya di Inspektorat III. Beliau menjadi pimpinan saya sampai dengan saat ini.

Penugasanku beberapa kali ditugaskan keluar kota, yaitu mendampingi Pimpinan ke Kantor PGN area Semarang, mewakilkan pimpinan dalam acara FGD SUSMAR Migas di Solo, mewakilkan pimpinan dalam acara penandatangan kontrak PSC WK Migas di Surabaya, Survei bersama untuk basic design pipa transmisi DUSEM, kerjasama KESDM dan JCCP, dan lain-lain. Beberapa dokumentasi saya atas penugasan kedinasanku dalam negeri tahun 2024 ini adalah:

(OPINI) KEBERSAMAAN KELUARGAKU TAHUN 2023

 Puji Tuhan... Haleluya...

Sepanjang tahun 2023, saya dan keluarga kecilku diberkati oleh Tuhan. Bahkan, lebih dari yang kami bayangkan, betapa besar anugerah Tuhan pada keluarga kecilku dengan lahirnya anak keduaku Joyceline Simbolon. Semoga kedua anakku dapat bertumbuh kembang dengan baik. AMIN.

Berikut ini beberapa dokumentasi kebersamaan keluarga kecilku sepanjang tahun 2023...

Semoga kami senantiasa bersyukur karena Tuhan senantiasa Baik. AMIN.

(OPINI) PENUGASAN KEDINASANKU TAHUN 2023

 Salam GGCG (Good Governance and Clean Government).

Akhirnya pada tahun 2023, status Pandemi COVID19 dicabut sehingga penugasan kedinasanku lebih banyak Offline daripada Online. Beberapa penugasan Online hanyalah beberapa rapat koordinasi dan diklat wajib yang TLCS (Technical, Legal, Commercial and Softskill). 

Pada tahun 2023 ini saya masih ditempatkan sebagai Auditor Madya di Inspektorat IV. Kebetulan tim kerja kami dibagi atas 3 Tim kecil (A, B, dan C) untuk penugasan berbasis Surat Perintah Irjen KESDM, sedangkan untuk Penugasan berbasis Disposisi Nadine dibagi sesuai Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (Korkel) dimana saya dipercaya menjadi Korkel IV.1.

Beberapa penugasan lapangan yang saya lakukan tahun 2023 adalah:

1. Cek Fisik Audit Atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Tata Kelola dan Pengelolaan Komoditas Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Tahun 2021 dan 2022 di Batam, Kepulauan Riau
2. Kunjungan Bersama Proyek Pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang
3. Cek Fisik Realisasi Kuota BBM JBT dan JBKP di Provinsi Riau
4. Pengawasan Lapangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM JBT dan JBKP di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
5. Pemeriksaan Fisik Pelaksanaan Anggaran Belanja Barang pada Badan Pengelola Migas Aceh Tahun Anggaran 2019-2022 di Banda Aceh
6. Observasi atas penyediaan dan pendistribusian BBM Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) ke Penyalur di Jogyakarta
7. Pengawasan Lapangan Dalam Rangka Audit Atas Tata Kelola Pelaksanaan Tusi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Migas di Palembang
8. Pengawasan Lapangan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM JBT dan JBKP Provinsi Jawa Timur TA 2023
9. Pembahasan Entry Meeting dan Rapat Koordinasi atas Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Ruang Rapat Kantor Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Prov. Bengkulu
10. Pengawasan Terpadu Subsektor Minyak dan Gas Bumi di Bandar Lampung
11. Melaksanakan Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan POD I Lapangan Kemuning di Blora , Jawa Tengah
12. Kunjungan Dinas dalam rangka Pengawasan, Pembinaan dan Wittnesing Kegiatan Lifting Ekspor Minyak Mentah Pangkah di Gresik, Jawa Timur
13. Monitoring atas Aktivasi pada Jargas Paket 2 APBN TA. 2022, pakai dana DMIA di Muara Enim, Sumatera Selatan
14. Monitoring atas Aktivasi, Project Management Consultant (PMC) dan Final Hand Over (FHO) Pada Pembangunan Jargas untuk Rumah Tangga TA 2022 di Jambi
15. Dan Lain-Lain

dengan dokumentasi sebagai berikut:

Semoga penugasan kedinasanku berupa pengawasan intern di lingkungan KESDM dapat bermanfaat untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.

#untung ada itjen

Saya sangat bersyukur diberikan keselamatan dan kesehatan sehingga dapat melaksanakan penugasan kedinasan tahun 2023 dengan baik. 

Semoga rekomendasi yang dituangkan dalam Laporan hasil Pengawasan dapat ditindaklanjuti dan memberikan dampak positif untuk perbaikan GRC klien pengawasan (Auditi).

#untung-ada-itjen

#consulting